Permasalahan Sosial Terus Berkembang, Mensos Risma Ajak

Mau Pensiun di Usia 35 Tahun, Contohlah Cara Pandang

Menteri ESDM Was-Was Harga Minyak Dunia Tembus USD 100

Kembali Cetak Hattrick saat Al Nassr Lumat Abha

Baru Terima THR Pertama Kali?

Siap Bantah Argumen Pemohon, Yusril: MK Belum Pernah Perintahkan Pilpres Diulang

Hari Ini, Giliran Yusril Ihza Mahendra yang Sambangi Kediaman Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Dua pemohon dalam kontroversi Pilpres 2024 menyampaikan argumentasinya terhadap petisi tersebut. Ikatan Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ikatan Hukum Ganjar-Mahfud angkat bicara soal kecurangan Pilpres dan meminta Ikatan Hukum memberikan kesempatan kepada KPU untuk melanjutkan pemungutan suara baru pada Pilpres 2024. tanpa keterlibatan. Prabowo-Gibran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengaku yakin permohonan yang diajukan tidak akan berdampak apa pun terhadap kliennya. Sebab, berkaca dari sejarah dan politik pemilu, belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutus persoalan tersebut. “MK tidak pernah membatalkan pemilu presiden dan menyelenggarakan pemilu presiden untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kami tolak dan nanti akan kami tolak dalam pernyataan yang akan kami sampaikan besok,” kata Yusril saat ditemui MK. . Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024). Yusril menilai, permintaan utama yang diajukan kedua peneliti tersebut hanya satu pendapat dan pendapat yang mengutip banyak ahli literatur.

Ia yakin tim kuasa hukumnya mampu menyikapi dan mengalihkan perlawanan terhadap ahli yang akan dihadirkan dalam kasus-kasus berikut. “Kami yakin dapat membantah seluruh dalil-dalil pemohon dan kami yakin Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan tersebut,” kata Yusril.

Sekadar informasi, selain Yusril, tim pengacara Prabowo-Gibran memiliki banyak pengacara kondang yang terkenal rekam jejaknya di Indonesia. Mereka adalah Otto Hasibuan, OC Kaligis, Hotman Paris, dan Hinca Panjaitan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembukaan PHPU Pilpres dengan rencana sidang pemeriksaan pendahuluan untuk kelengkapan dan kejelasan isi permohonan pemohon dan persetujuan pemohon, Rabu 27 Maret 2024. Kemudian, pada Kamis, 28 Maret, Pengadilan Tata Usaha Negara membuka sidang pleno pemeriksaan perkara tersebut dengan mendengarkan tanggapan terdakwa dan pihak lain yang terlibat.

Sidang pleno pemeriksaan akan memakan waktu 14 hari kerja. Secara teknis, hal tersebut dikecualikan dari libur Idul Fitri dan libur bersama yang tidak termasuk dalam hari kerja.

Forum Humas (RPH) akan dilaksanakan selama tiga hari, 19-21 April 2024. Hakim konstitusi, kecuali Anwar Usman, akan menyikapi perselisihan mengenai hasil dan putusan. Keputusan atau perintah akan diumumkan pada 22 April 2024.

TEMPO.CO, Antrean anggota DPR yang mengkritik PDIP tak sampai ke Senayan  Jakarta – Banyak anggota DPR dari PDIP menilai hal itu terlalu berbahaya jika dilakukan di Senayan. Kamis lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, operasi politik khusus dilakukan untuk mencegah anggota Partai Banteng menjadi anggota DPR. Salah satu nama yang disebutkan Hasto yang cocok dengan peran politik khusus tersebut adalah Ketua Komisi Kesehatan atau Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.

Antrean anggota DPR yang mengkritik PDIP tak sampai ke Senayan  Atas kegagalan legislator yang dinilai kritis, Hasto mengatakan partainya akan membentuk kelompok untuk memperjuangkan legislator yang mengkritik PDIP untuk mempertahankan kursinya di parlemen. Hasto, Kamis, 21 Maret 2024 mengatakan, “Kami akan membela para pekerja kami yang berperan sangat penting dalam berfungsinya demokrasi.”

Dalam catatan Tempo, ada nama lain calon senator PDIP yang dinilai terlalu berbahaya dan tidak layak maju melawan Senayan pada Pemilu 2024. Misalnya Masinton Pasaribu.

Masinton mencalonkan diri di daerah pemilihan Jakarta II yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri pada Pemilu 2024. Selain Masinton, ada pula Johan Budi Sapto Pribowo. Mantan Juru Bicara KPK dan Senayan itu akan dicopot setelah menjadi calon ketiga peraih suara terbanyak di Dapil VII Jatim. Anggota Badan Hukum dan Badan Legislatif DPR ini kerap mengkritisi rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota (RUU DKJ) Jakarta, khususnya terkait Pasal 10 ayat (2) yang mengatur proses pemilihan gubernur dan wakil presiden. . Gubernur. Ditunjuk langsung oleh presiden.

Selasa, 23 Januari lalu, di Tempo, Johan Budi mengatakan PDIP akan menolak Pasal 10 ayat (2). Ia mengatakan laporan ini melemahkan demokrasi dan PDIP akan menolak keras.

Di daerah pemilihan Sumut III, nama legislator PDIP yang dinilai terlalu berbahaya dan tersingkir adalah Djarot Syaiful Hidayat dan Junimart Girsang. Keduanya gagal ketika suaranya direbut oleh dua calon PDIP lainnya, Bob Andika dan Bane Raja.

Djarot dinilai kritis karena kerap mengkritik pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Ia menyebut politik Gibran merupakan contoh buruk bagi generasi muda.

Selain itu, ada nama Arteria Dahlan yang tak masuk Senayan. Terbukti, ia tak kembali ke Senayan ketika perolehan suaranya menduduki peringkat ke-3 di antara legislator PDIP lainnya di daerah pemilihan Jawa Timur VI.

Sementara Ribka Tjibtaning dikenal sebagai calon PDIP yang serius karena kerap mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, khususnya terkait program vaksinasi Covid-19. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto belum menanggapi pesan konfirmasi Tempo soal nama legislator berkuasa yang gugur karena diduga ada oknum politik khusus yang terlibat.

Pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor ponsel WhatsApp miliknya, hingga berita ini diturunkan, hanya menunjukkan notifikasi terkirim. Senada, Koordinator Khusus Presiden Jokowi Ari Dwipayana dan Menteri Negara Pratikno tak menanggapi postingan Tempo soal tudingan kerja politik khusus untuk kehilangan sapi partai politik yang dianggap berbahaya.

Kunjungan perdana Presiden Jokowi ke Sekadau

Kunjungan perdana Presiden Jokowi ke Sekadau disambut antusias warga
Jakarta (ANTARA) – Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, disambut antusias masyarakat yang memenuhi area kunjungan Presiden, heliport, dan pasar dari ‘rumah sakit’.

Untuk pertama kalinya, lingkungan bernama “Bumi Lawang Kuari” menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Zainudin yang berdomisili di Sekadau, menurut siaran pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Kamis, mengungkapkan perasaannya pada kesempatan istimewa tersebut.

“Sebuah cerita sejarah Sekadau mendapat kunjungan presiden terbaik RI,” ujarnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan pertemuan berharga ini.

Regina pun menunjukkan semangat yang sama, rela menunggu sejak dini hari. Ia tak menyangka bisa bertemu Presiden Jokowi dan berswafoto.

“Saya senang sekali dari pagi menunggu hingga tengah hari di musim panas, itu ‘dag dig dugu’,” ujarnya. Nurahmi yang sedang hamil tujuh bulan pun ikut senang karena dia datang ke sana hanya untuk melihat wajah presiden yang diidolakannya. Menurut Nurahmi, Presiden Jokowi adalah sosok yang terlihat di televisi atau ponsel dan bertemu langsung dengan presiden merupakan sebuah berkah. “Saya penggemar beratnya, saya ingin berfoto dengan Pak Jokowi, beliau orangnya baik, saya pikir sejak pagi tadi,” ucapnya.

Begitu pula dengan Eni, asal Sekadau, yang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagi Eni, bertemu bahkan mencium tangan Presiden Jokowi merupakan pengalaman yang tak terlupakan.

Eni mengatakan, “Saya sangat menyukai Pak Jokowi, baru pertama kali bertemu Pak Jokowi, saya senang, alhamdulillah panjang umur dan sehat, saya bisa bertemu Pak Jokowi,” kata Eni. Dalam kunjungannya ke Sekadau, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Sungai Ririn untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Presiden menegaskan, meski jumlah produk meningkat, namun situasi harga di pasar tetap stabil. Selain itu, Presiden juga meninjau bagian dan beberapa fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Sekadau. Presiden juga berkesempatan berbincang dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang dirawat di rumah sakit setempat.

Sebuah kisah sejarah Sekadau menerima kunjungan Presiden terbaik Republik Indonesia,”

Daikin Top Corporation peduli terhadap pekerja yang rentan


Laporan Negara – Daikin Top Corporation peduli terhadap pekerja yang rentan Grup bisnis perusahaan solusi pendingin udara Jepang, PT. Daikin Manufacturing Indonesia memberikan perlindungan pekerjaan sosial kepada pekerja rentan di Indonesia. Melalui aksi sosialnya, Daikin menjadi perusahaan pertama yang peduli terhadap masyarakat, khususnya pekerja rentan di Indonesia.

“Perusahaan Daikin berhasil mencetak rekor baru sebagai perusahaan dengan kontribusi terbesar terhadap pekerja rentan di Indonesia hingga saat ini,” kata Zainudin, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jakarta, 20 Maret 2024. Keutamaan Daikin, kata Zainudin, mencerminkan kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang masih memerlukan perhatian berbagai pihak. “Kami berharap dukungan dari PT. Daikin Manufacturing Indonesia dapat merangsang berkembangnya kerja sama yang luas antar berbagai kalangan hingga menjadi sebuah gerakan besar yang peduli terhadap keberadaan pekerja rentan di Indonesia, ujarnya.

Daikin Top Corporation peduli terhadap pekerja yang rentan Daikin di Indonesia memiliki pilar sosial yaitu Roda-Roda Ramadhan yang saat ini memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan. Program kehumasan tahunan Daikin sebelumnya selama bulan Ramadhan antara lain berupa pembagian sembilan paket barang kepada masyarakat yang membutuhkan di kantor perwakilan Daikin seluruh Indonesia. Perubahan fokus pada tahun ini adalah kekhawatiran yang lebih besar terhadap permasalahan sosial yang dekat dengan perekonomian pekerja. “Seperti halnya pekerja non-karyawan atau wiraswasta dengan pendapatan rendah, pekerja rentan menghadapi masalah ekonomi yang serius,” kata Too Wee Yun, presiden dan direktur PT. Daikin Manufaktur Indonesia. Ia berharap bantuan Jamsostek dapat membawa kebahagiaan bagi pekerja rentan yang seringkali menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

Daikin Manufacturing Indonesia kemudian menyalurkan Rp 2,5 miliar sebagai dukungan program BPJS ketenagakerjaan bernama Program Perlindungan Tenaga Kerja Miskin. Dukungan finansial ini diubah menjadi asuransi kecelakaan dan kematian akibat kerja bagi 12.401 pekerja rentan di Indonesia.

Budi Mulia, Pimpinan PT. Daikin Airconditioning Indonesia dan Giam Tee Kiat, CEO PT. Daikin Applied Solutions Indonesia, sebagai unit bisnis Daikin yang fokus menjual produk dan layanan sekaligus berbisnis di Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap kemitraan ini. “Kemitraan ini merupakan apresiasi atas kepercayaan besar masyarakat Indonesia yang telah menjadikan Daikin sebagai pilihan terbaik untuk solusi pendingin udara,” kata Budi Mulia. Selain itu, lanjutnya, hal ini sejalan dengan semangat Daikin dan kiprahnya di setiap negara. Mencerminkan semangat Daikin sebagai perusahaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Syahrul Yasin Limpo menolak menjawab pertanyaan soal besaran Rp 40,1 juta di Partai NasDem.

Syahrul Yasin Limpo menolak menjawab pertanyaan soal besaran Rp 40,1 juta di Partai NasDem.

Zorin Web, Jakarta – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menolak menjawab pertanyaan soal besaran Rp 40,1 juta di Partai NasDem. Pendapatan tersebut diduga akibat kejahatan yang dilakukan SYL di Badan Pelayanan Pertanian (Kementan). SYL hanya tersenyum menjawab pertanyaan yang ditemuinya usai divonis pengadilan tipikor dengan rencana tanggapan khusus pada Rabu sore.

Syahrul meninggalkan pengadilan bersama beberapa pria yang tampaknya bukan petugas polisi. SYL terlihat berjalan memberi dukungan.

Hari ini, Rabu 20 Maret 2024, Syahrul Yasin Limpo, Muhammad Hatta, dan Kasdi Subagyono didakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus penggelapan dan suap di Kementerian Pertanian. Kuasa hukum SYL, Abu Bakar Efra mengaku belum mengetahui apa yang ditemukan KPK soal uang yang masuk ke Nasdem. “Kami belum tahu. Dia berkata: “Itu adalah tuduhan yang umum.

Syahrul Yasin Limpo menolak menjawab – Sebelumnya, Jaksa KPK dalam dakwaannya menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan Rp40.123.500 untuk kepentingan Partai NasDem. Syahrul mendapatkan uang tersebut dengan memecat pejabat pemerintah tingkat pertama beserta jajarannya di Kementerian Pertanian (Kementan). Karena memaksa pengumpulan uang, terdakwa antara lain menggunakan uang sejumlah Rp40,1 juta untuk Partai NasDem, kata kuasa hukum KPK saat membacakan dakwaan di hadapan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. pada hari Rabu, 28 Februari 2024. Rincian besaran yang masuk sidang NasDem yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 8.300.000; tahun 2021 Rp 23 juta; pada tahun 2022 menjadi Rp 8.823.500.

JPU juga mendakwa Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, dan Direktur Departemen Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta terkait korupsi di Kementerian Pertanian.